Jelang Pemilu 2024, KPK Diminta Tidak Ikut Bermain Politik

Ilustrasi KPK. (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka berbagai kasus lama yang dikaitkan dengan nama tokoh politik dinilai tidak elegan. Langkah ini dinilai hanya manuver politik elite KPK menjelang Pemilu 2024.

“Masyarakat sekarang mulai muak dengan intrik-intrik di awal-awal tahun politik ini. Karena itu, lembaga resmi negara seperti KPK jangan ikut-ikutan politik lah, rakyat akan makin muak,” ujar Tokoh Aktivis Jumhur Hidayat di Jakarta, Sabtu (29/10/2022).

Dia mengatakan agak aneh jika KPK sibuk mengungkapkan berbagai kasus lama yang dikaitkan dengan nama tokoh politik tertentu. Apalagi tokoh-tokoh tersebut merupakan high profile yang mempunyai peluang berkontestasi di Pemilu 2024.

“Ya kecuali kalau tokoh tersebut tertangkap tangan atau terlibat kasus yang saat ini sedang ditangani oleh penyidik. Kalau kasus-kasus lama yang sebagian sudah berkekuatan hukum tetapi dikorek-korek kembali hanya karena terkait dengan nama tertentu, itu namanya sudah bermain politik,” ujarnya.

Jumhur menilai Lembaga negara seperti KPK baiknya memberikan ruang bagi berbagai tokoh bangsa potensial untuk bersaing secara fair dalam Pemilu 2024. Biarkan nama-nama seperti Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, atau Ganjar Pranowo jika memenuhi persyaratan melakukan konstetasi politik secara terbuka.

“Jangan mereka kemudian tiba-tiba disandera dengan kasus-kasus lama yang kemudian dikaitkan dengan nama mereka. Logikanya, kalau KPK mempunyai bukti kuat kenapa nggak dari dulu disampaikan ke pengadilan. Kok kasus yang sudah selesai 8 atau 10 tahun lalu kembali diungkit jelang Pemilu,” katanya.

Terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial covid-19, KPK bisa saja mengambil opsi tuntutan hukuman mati kepada para pelaku korupsi bansos covid-19. Hal itu mengacu pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pi...

2 dari 2 halaman

Fokus Tangani Kasus Besar

Lebih jauh Jumhur memandang akan lebih baik jika KPK fokus pada berbagai dugaan korupsi besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurutnya saat ini banyak dugaan kasus korupsi besar dari penyelenggara negara yang dibiarkan begitu saja.

“Tidak perlu lah saya sebutkan kasus-kasus itu tapi yang pasti saya berani tantang semua Komisioner KPK untuk debat atau gelar perkara dan saya akan buktikan bahwa itu semua kejahatan dan perampokan yang tidak dilanjutkan oleh KPK,” katanya.

Ketua Umum DPP KSPSI ini menegaskan membuka kasus yang sudah sangat lama seperti kasus Muhaimin tahun 2011 atau mencari-cari kesalahan Anies Baswedan pada Formula E atau Ganjar Pranowo pada E-KTP tidak akan mengundang simpatik rakyat dan bahkan rakyat bisa marah.

“Bila begitu maka makin hancurlah kredibilitas KPK di mata rakyat,” pungkasnya.

Infografis Deretan Kepala Daerah Terkena OTT KPK. (Liputan6.com/Trieyasni)

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024